ANALISIS HUKUM PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DI KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

MIFTAHUL, JANNAH SOFYAN (2026) ANALISIS HUKUM PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DI KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH. Sarjana thesis, IAIN PAREPARE.

Text (Full Teks) 2120203874235050.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (7MB)

Abstract

Miftahul Jannah Sofyan. Analisis Komparasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Di Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasah Tanfidziyah.(di bimbing oleh : Syafaat Anugrah Pradana) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan masa jabatan kepala desa sebelum dan sesudah perpanjangan masa jabatan di Kabupaten Pinrang, menelaah kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya, serta mengkaji kebijakan tersebut dari perspektif Siyasah Tanfidziyah. Fokus penelitian diarahkan pada perubahan sistem pemerintahan desa, efektivitas pelaksanaan pembangunan, serta sejauh mana perpanjangan masa jabatan berdampak terhadap stabilitas dan akuntabilitas pemerintahan desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa serta konsep kepemimpinan dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah. Pendekatan yang digunakan meliputi yuridis normatif, komparatif, dan konseptual dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian dilakukan pada Oktober–Desember di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang serta beberapa desa. Data diperoleh melalui observasi, wawancara terpimpin, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui reduksi data dan penarikan kesimpulan dengan menjaga keabsahan, validitas, dan reliabilitas data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Pelaksanaan kebijakan sebelum dan sesudah perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Pinrang menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa (2). Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan sebelum dan sesudah perpanjangan masa jabatan memiliki karakteristik yang berbeda, sebelum perpanjangan kendala utama mencakup tingginya frekuensi pilkades dan rendahnya kesinambungan pembangunan. Setelah perpanjangan kendala beralih kepada risiko penyalagunaan kekuasaan. (3). Dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat diterima sepanjang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (al-maṣlaḥah), keadilan (‘adl), dan amanah dalam pemerintahan.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	Masa Jabatan Kepala Desa, Siyasah Tanfidziyah, Kabupaten Pinrang
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180103 Administrative Law
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara
Depositing User:	Asnita Asnita
Date Deposited:	07 Oct 2026 05:39
Last Modified:	07 Oct 2026 05:39
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/13238

Actions (login required)

View Item