NUR, FADILAH (2026) IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NO 12 TAHUN 2022 SATUAN TUGAS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA DAERAH KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Sarjana thesis, IAIN PAREPARE.

[thumbnail of Full Teks] Text (Full Teks)
2120203874235043.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.
Download (7MB)

Abstract

Nur fadilah, Implementasi Undang Undang No 12 Tahun 2022 Satuan Tugas Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lembaga Daerah Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasah Dusturiyah. (Dibimbing oleh Indah Fitriani Sukri) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi implementasi undang-undang nomor 12 tahun 2022 dan ketersediaan Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas TPKS) di Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi lembaga daerah dalam proses pembentukannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris dan sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan Pemerintah Daerah, DP3A, UPT PPA, Kepolisian, serta korban kekerasan seksual, dan dokumentasi terhadap regulasi serta dokumen pendukung lainnya. Analisis data menggunakan data penyajian, reduksi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU TPKS di Kabupaten Pinrang telah berjalan secara faktual. Hal ini ditunjukkan melalui peran aktif Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang menjalankan fungsi pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban kekerasan seksual, termasuk menerima laporan, memberikan pendampingan psikologis dan hukum, melakukan rujukan layanan kesehatan, serta berkoordinasi dengan instansi terkait. Meskipun Satgas TPKS belum dibentuk secara formal, amanat UU TPKS tetap diimplementasikan melalui mekanisme kelembagaan yang telah tersedia. Ditinjau dari perspektif siyāsah dustūriyyah, implementasi UU TPKS dan upaya pembentukan Satgas TPKS merupakan perwujudan kewajiban negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman, keadilan, dan perlindungan dari kekerasan. Hambatan dan tantangan dalam pembentukan Satgas TPKS berkaitan dengan lemahnya koordinasi kebijakan lintas sektor,keterbatasan sumber daya manusia,budaya patriarki, dan stigma terhadap korban menyebabkan pembentukan Satgas TPKS belum menjadi prioritas yang terlembagakan secara formal dimana minimnya SDM merupakan masalah mendasar yang harus segera diatasi

Item Type: Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords: Kekerasan Seksual, Implementasi Kebijakan, Siyasah Dusturiyah
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180110 Criminal Law and Procedure (incl. Islamic Criminal Law, Jinayat)
Divisions: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara
Depositing User: Asnita Asnita
Date Deposited: 07 Oct 2026 04:54
Last Modified: 07 Oct 2026 04:54
URI: https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/13231

Actions (login required)

View Item View Item