IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAREPARE

AINUL, AINUL (2026) IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAREPARE. Sarjana thesis, IAIN PAREPARE.

Text (Full Teks) 2120203874235002.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB)

Abstract

Ainul, 2120203874235002. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare (dibimbing oleh Bapak H. Syafa’at Anugrah Pradana). Penelitian ini membahas tentang Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Parepare dengan fokus pada pelaksanaannya di Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang mencakup permasalahan yang terjadi yakni: 1) Bagaimana implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Dinas Komunikasi dan Infomatika Kota Parepare. 2) Bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Parepare. 3) Bagaimana analisis Prinsip Hukum Islam dalam Maslahah ’ammah terkait pengunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Parepare Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-empiris. Sumber data yang dimanfaatkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui kegiatan observasi di lapangan dan wawancara dengan pihak terkait. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, dilakukan proses pengolahan dan analisis yang disesuaikan dengan fokus permasalahan penelitian. Tahapan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)implementasi SPBE di Kota Parepare telah berjalan pada tingkat yang cukup baik dengan hadirnya sejumlah layanan digital. Implementasi ini menunjukkan arah menuju pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan efisien, meskipun masih belum sepenuhnya optimal. 2) Implementasi SPBE masih menghadapi hambatan teknis dan sosial. Hambatan teknis meliputi keterbatasan infrastruktur jaringan, kesiapan perangkat, serta belum meratanya integrasi data antar OPD. Hambatan sosial SPBE berupa rendahnya literasi digital dan budaya pelayanan tatap muka masyarakat. 3) Berdasarkan prinsip maṣlaḥah ‘āmmah yakni mampu menghadirkan kemudahan layanan, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	Implementasi, SPBE , Dinas komunikasi dan informatika, layanan digital.
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180103 Administrative Law
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara
Depositing User:	Asnita Asnita
Date Deposited:	06 Oct 2026 06:01
Last Modified:	06 Oct 2026 06:01
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/13213

Actions (login required)

View Item