ANALISIS PUTUSAN DISMISSAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 TERHADAP PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (STUDI PILKADA KAB. PINRANG)

TASBIAH, TASBIAH (2025) ANALISIS PUTUSAN DISMISSAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 TERHADAP PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (STUDI PILKADA KAB. PINRANG). Sarjana thesis, IAIN PAREPARE.

	Text 2020203874235013.pdf Download (5MB)
	Text (Full Teks) 2020203874235013.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB)

Abstract

Tasbiah, Analisis Putusan Dismissal Mahkamah Konstitusi No. 123/PHPU.BUP- XXIII/2025 Terhadap Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Studi Pilkada Kab. Pinrang) (dibimbing oleh Zainal Said dan Azlan Thamrin). Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena banyaknya permohonan sengketa hasil Pilkada yang tidak diperiksa pokok perkaranya karena dinyatakan tidak memenuhi syarat formil, sehingga menimbulkan perdebatan antara prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan dismissal Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025, serta mengkaji dampaknya terhadap proses demokrasi di Indonesia dan tinjauannya berdasarkan perspektif Siyasah Qadhaiyyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, konseptual, dan teologis-normatif. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan mengaitkan teori Negara Hukum, Teori Pertimbangan Hakim, dan Teori Siyasah Qadhaiyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan dismissal Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 didasarkan pada ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, di mana Mahkamah menolak permohonan karena tidak memenuhi syarat ambang batas selisih suara. Meskipun secara formil putusan tersebut sesuai dengan hukum positif, namun dari perspektif keadilan substantif dan Siyasah Qadhaiyyah, Mahkamah dinilai belum sepenuhnya menegakkan prinsip keadilan yang hakiki. Putusan ini cenderung menekankan aspek prosedural dan mengabaikan substansi keadilan yang menjadi ruh dalam hukum Islam, yaitu al-‘adl (keadilan), al-amanah (tanggung jawab), dan maslahah al-ammah (kemaslahatan umum).

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	Mahkamah Konstitusi, Putusan Dismissal, Siyasah Qadhaiyah
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180103 Administrative Law
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara
Depositing User:	Asnita Asnita
Date Deposited:	06 Oct 2026 03:41
Last Modified:	06 Oct 2026 03:41
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/13207

Actions (login required)

View Item