MUHAMAD, ENDY SAMUDRA (2026) TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PELAKSANAAN PERDA NO. 7 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KOTA PAREPARE ( STUDI KASUS TERHADAP PROSTITUSI ONLINE ). Other thesis, IAIN PAREPARE.

[thumbnail of Full Teks] Text (Full Teks)
2020203874235009.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.
Download (7MB)

Abstract

Muhamad Endy Samudra. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Di Kota Parepare (Studi Kasus Terhadap Prostitusi Online) Dibimbing Oleh Indah Fitriani Sukri Penelitian ini bertujuan untuk Mengkaji lebih jauh bagaimana peran pemerintah dalam penegakan hukum di bidang ketertiban umum terkhusus pada kasus prostitusi online, yang menyajikan tiga substansi permasalahan yaitu (1) Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dalam upaya menanggulangi praktik prostitusi online (2) Apa saja hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Parepare dalam penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2019 terkait dengan pencegahan prostitusi online (3) gaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dalam menangani masalah prostitusi online di Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam kategori penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dari Peneltian ini bisa kita lihat bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dalam upaya menanggulangi praktik prostitusi online telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare melalui peran Satpol PP, Kepolisian, dan instansi terkait. Bentuk pelaksanaannya meliputi razia, penindakan terhadap pelaku yang terjaring, serta sosialisasi ketertiban umum. Namun, implementasi Perda tersebut belum berjalan secara optimal karena regulasi yang ada masih lebih berorientasi pada prostitusi konvensional dan belum secara spesifik mengatur mekanisme pencegahan serta penindakan prostitusi berbasis daring (2) hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Parepare dalam penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2019 antara lain keterbatasan regulasi yang belum adaptif terhadap perkembangan teknologi, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pengawasan digital, serta sulitnya pembuktian praktik prostitusi online yang bersifat tertutup dan privat. Selain itu, kurangnya koordinasi lintas sektor dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga menjadi faktor penghambat dalam upaya pencegahan prostitusi online secara efektif. (3) Berdasarkan tinjauan siyasah dusturiyah, implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dalam menangani prostitusi online belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan dan keadilan sebagaimana yang ditekankan dalam siyasah dusturiyah.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Siyasah Dusturyah,Ketertiban Umum, Peraturan Daerah
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180110 Criminal Law and Procedure (incl. Islamic Criminal Law, Jinayat)
Divisions: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara
Depositing User: Asnita Asnita
Date Deposited: 06 Oct 2026 03:09
Last Modified: 06 Oct 2026 03:09
URI: https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/13206

Actions (login required)

View Item View Item