ANALISIS HUKUM PENATAAN RUANG TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR DESA PAKU KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR

AHMAD, FAUZI SAID (2025) ANALISIS HUKUM PENATAAN RUANG TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR DESA PAKU KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR. Sarjana thesis, IAIN PAREPARE.

Text (FullTeks) 18.2600.039.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (10MB)

Abstract

AHMAD FAUZI SAID, Analisis Hukum Penataan Ruang Tempat Pembuangan Akhir Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. (Dibimbing oleh Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I ) Penelitian ini menganalisis penataan ruang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dalam perspektif hukum dan implementasinya. Fokus utama adalah mengidentifikasi diskrepansi antara kerangka hukum yang berlaku di Indonesia dengan praktik di lapangan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Pendekatan analisis hukum, dengan mempertimbangkan teori maslahat dan keadilan, digunakan untuk mengeksplorasi permasalahan dan merumuskan solusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPA Desa Paku beroperasi dengan metode open dumping, yang secara eksplisit dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dan tidak dilengkapi dengan sarana penunjang standar. Lokasinya yang berdekatan dengan permukiman memicu dampak serius berupa pencemaran udara (bau dan asap), pencemaran air (lindi), serta peningkatan vektor penyakit, secara signifikan merugikan kualitas hidup dan kesehatan warga. Temuan kunci lainnya adalah ketidaksesuaian lokasi TPA dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten, absennya izin dan dokumen lingkungan seperti AMDAL/UKL-UPL, serta kelemahan koordinasi antarlembaga, keterbatasan pendanaan, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Permasalahan ini diperparah oleh "kemelut penegakan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat" yang terkadang menghambat suara masyarakat terdampak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa operasional TPA Desa Paku saat ini bertentangan dengan prinsip maslahat umum dan keadilan lingkungan. Sebagai solusi, direkomendasikan peninjauan dan revisi RTRW, penyusunan dokumen AMDAL/UKL-UPL yang transparan, peningkatan koordinasi kelembagaan, pelibatan masyarakat secara aktif dan substantif, pendidikan hukum dan lingkungan, serta pemanfaatan dana desa atau CSR untuk pembangunan TPA yang sesuai standar. Implementasi solusi-solusi ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan adil bagi masyarakat Desa Paku.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	TPA, Penataan Ruang, Hukum Lingkungan, Maslahat, Keadilan, Desa Paku
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180111 Environmental and Natural Resources Law
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara
Depositing User:	Asnita Asnita
Date Deposited:	06 Oct 2026 01:09
Last Modified:	06 Oct 2026 01:09
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/13195

Actions (login required)

View Item