EFEKTIVITAS PERAN DINAS TENAGA KERJA KOTA PAREPARE DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA PASCA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH)

ANDI, DINDA RASSYALIA (2024) EFEKTIVITAS PERAN DINAS TENAGA KERJA KOTA PAREPARE DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA PASCA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH). Sarjana thesis, IAIN PAREPARE.

Text (Full Teks) 2220203874235036.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (8MB)

Abstract

Andi Dinda Rassyalia, Efektivitas Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare Dalam Perlindungan Pekerja Pasca Pemutusan Hubungan Kerja (Perspektif Siyasah Syar’iyyah). (Dibimbing oleh Syafaat Anugrah Pradana) Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan hukum bagi pekerja, sehingga diperlukan peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja pasca PHK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare dalam memberikan perlindungan pekerja pasca PHK, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaannya, serta mengkaji penerapan prinsip-prinsip siyasah syariah dalam kebijakan perlindungan pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan data penyajian, reduksi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare secara umum telah berjalan cukup efektif dalam memberikan perlindungan kepada pekerja pasca Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Peran tersebut telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Ketenagakerjaan melalui mekanisme mediasi perselisihan hubungan industrial serta pelaksanaan program perlindungan berupa pelatihan kerja dan fasilitasi penempatan tenaga kerja. Namun demikian, implementasinya masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia, pengawasan yang belum optimal, dan lambatnya proses penanganan kasus. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, peran tersebut mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan, meskipun belum sepenuhnya menjamin prinsip keadilan dan amanah. Dengan demikian, meski telah sesuai secara normatif, secara implementatif masih diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, pengawasan, dan implementasi kebijakan agar perlindungan pekerja lebih efektif dan komprehensif.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	Pemutusan Hubungan Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Implementasi Kebijakan, Siayasah Syar’iyyah.
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180114 Human Rights Law
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara
Depositing User:	Asnita Asnita
Date Deposited:	05 Oct 2026 07:37
Last Modified:	05 Oct 2026 07:37
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/13189

Actions (login required)

View Item