RESKY, PUSPITASARI (2026) IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA PAREPARE DALAM EVENT DI LAPANGAN ANDI MAKKASAU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Sarjana thesis, IAIN PAREPARE.

[thumbnail of Full Teks] Text (Full Teks)
2220203874235022.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.
Download (6MB)

Abstract

Resky Puspitasari, Implementasi Kewajiban Pemerintah Daerah Terhadap Pemberdayaan UMKM di Kota Parepare dalam Event di Lapangan Andi Makkasau Perspektif Siyasah Dusturiyah (dibimbing oleh Indah Fitriani Sukri) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu fokus pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Lapangan Andi Makkasau di Kota Parepare secara rutin digunakan sebagai lokasi berbagai event ekonomi dan pasar rakyat. Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut memunculkan tantangan berupa tingginya variasi tarif sewa lapak (tenant) yang ditetapkan oleh pihak pengelola pihak ketiga, sehingga memengaruhi partisipasi pelaku usaha mikro. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum penyelenggaraan event terhadap pendapatan UMKM, mengidentifikasi upaya pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelaku usaha kecil, serta mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2023 dalam perspektif siyasah dusturiyah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum empiris. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Tiga metode pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Tiga metode analisis data yang digunakan yaitu reduksi, penyajian, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewajiban Pemerintah Kota Parepare dalam memberdayakan UMKM pada event di Lapangan Andi Makkasau secara yuridis telah didukung oleh Perda No. 11 Tahun 2023 and Perda No. 12 Tahun 2023. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena pemda belum menerbitkan regulasi teknis yang mengatur batas atas tarif sewa lapak yang dikelola pihak kedua (Event Organizer), sehingga tingginya biaya sewa membebani pendapatan pelaku usaha mikro. Sebagai solusi, pemda mengupayakan program pemberdayaan alternatif berupa penyediaan pelatihan serta fasilitasi lokasi usaha tetap yang representatif. Ditinjau dari siyasah dusturiyah, pemda sebagai Ulil Amri telah menjalankan fungsi dasar pemenuhan kemaslahatan ekonomi, namun belum sepenuhnya menegakkan prinsip keadilan (al-'adl) akibat adanya ketimpangan beban biaya sewa antara pihak pengelola dan pelaku usaha bermodal kecil. oleh karena itu, pemda masih perlu meningkatkan pengawasan dan intervensi kebijakan tarif guna menjamin keadilan serta perlindungan bagi seluruh pelaku UMKM.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords: Pemerintah Daerah, Pemberdayaan UMKM, Event, Siyasah Dusturiyah.
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180108 Constitutional Law
Divisions: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara
Depositing User: Asnita Asnita
Date Deposited: 05 Oct 2026 05:36
Last Modified: 05 Oct 2026 05:36
URI: https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/13179

Actions (login required)

View Item View Item