STATUS HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH YANG HILANG AKIBAT ABRASI DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG : PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH

HUSNI, HUSNI (2026) STATUS HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH YANG HILANG AKIBAT ABRASI DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG : PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH. Sarjana thesis, IAIN PAREPARE.

Text (Full Teks) 2220203874235005.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (8MB)

Abstract

Husni, Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang : Perspektif Siyasah Idariyah (di bimbing oleh H. Syafaat Anugrah Pradana). Penelitian ini mengkaji status hukum hak milik atas tanah yang hilang akibat abrasi di wilayah pesisir Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, melalui perspektif Siyasah Idariyah. Permasalahan yang diteliti berfokus pada kepastian hukum hak atas tanah yang terdampak abrasi serta relevansi kebijakan administrasi pertanahan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum administrasi pertanahan terhadap tanah terdampak abrasi, implementasinya, serta menelaah kebijakan tersebut berdasarkan prinsip Siyasah Idariyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Perikanan dan Kelautan, pemerintah desa, serta masyarakat pesisir di Kecamatan Suppa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanah abrasi mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, UUPA Nomor 5 Tahun 1960, PP Nomor 18 Tahun 2021, dan Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2021 yang mengategorikan tanah yang berada di kawasan sempadan pantai tidak dapat diproses untuk penerbitan sertifikat. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun kebijakan telah memenuhi prinsip legalitas administrasi pertanahan namun belum tersedia mekanisme perlindungan atau kompensasi bagi masyarakat yang kehilangan tanah. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kepastian hukum formal dan perlindungan keadilan substantif bagi masyarakat pesisir. Dalam perspektif Siyasah Idariyah, kondisi tersebut mencerminkan bahwa kebijakan administrasi pertanahan telah sesuai dengan aspek legalitas pemerintahan, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang terdampak bencana alam.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	Abrasi Pantai, Siyasah Idariyah, Administrasi Pertanahan dan Kepastian Hukum
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180124 Property Law (excl. Intellectual Property Law)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara
Depositing User:	Asnita Asnita
Date Deposited:	05 Oct 2026 03:46
Last Modified:	05 Oct 2026 03:46
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/13165

Actions (login required)

View Item