PARE, HARDIYANTI (2026) NALISIS PENGAJUAN PERCERAIAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare). Sarjana thesis, IAIN PAREPARE.

[thumbnail of Full Teks] Text (Full Teks)
2120203874230035.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (5MB)

Abstract

Hardiyanti Pare. 2120203874230035. Analisis Pengajuan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare). (Di Bimbing Oleh Bapak Dr. Agus Muchsin., M.Ag) Fokus penelitian ini mengkaji tentang pemberian izin dalam pengajuan permohonan perceraian anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kantor Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare dengan mengkaji 3 masalah (1) Faktor Pengajuan Perceraian Anggota TNI di Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare. (2) Dampak Perceraian Terhadap Anggota TNI di Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare. (3) Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengurangi Angka Perceraian Dalam Kalangan Anggota TNI Di Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengelola dan menganaliss, data dalam penelitian ini diperoleh oleh data primer dan data sekunder. Sumber data yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini menggunakan analisi reduktif yang yang diperoleh dan di hasilkan di lapangan, kemudian di simpulkan pada akhir penulisan Hasil penelitian menunjukkan bahwa kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare menunjukkan bahwa 1. proses pengajuan perceraian anggota TNI melalui proses tahapan pemeriksaan BAP dan mediasi yang dilakukan oleh Pasi Pers dan Ka. Bintal jika proses tersebut tidak berhasil proses tersebut dilanjutkan ke korem yang dimana berkas permohonan perceraian di verifikasi oleh staf Binpers/Binkum Untuk Memastikan kelengkapan dan objektifitas data termasuk kemungkinan adanya pemeriksaan tambahan bagi kedua belah pihak. Setelah dinyatakan lengkap, Komandan Korem mengeluarkan rekomendasi untuk dilanjutkan ke Kodam. Di tingkat Kodam, Kumdam menilai aspek legal, disiplin, keabsahan bukti, serta dampak kedinasan sebelum berkas diajukan kepada Pangdam untuk penerbitan izin cerai sebagai syarat wajib menuju proses peradilan, 2. Pengajuan perceraian berdampak pada psikologis pada prajurit tni, kinerja kedinasan, serta stabilitas pada keluarga terutama pada anak, 3. Kodim berperan penting dalam melakukan pembinaan, mediasi, pengawasan dan pengelolaan administrasi agar proses perceraian berjalan sesuai dengan aturan dan meminimalkan dampak negatif bagi prajurit maupun isntitusi

Item Type: Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords: Proses Pengajuan, Perceraian, Anggota TNI
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180113 Family Law
Divisions: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Keluarga Islam
Depositing User: Asnita Asnita
Date Deposited: 02 Oct 2026 02:25
Last Modified: 02 Oct 2026 02:25
URI: https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/13103

Actions (login required)

View Item View Item