PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PUBLIK ANALISIS SIYASAH MALIYAH DI KOTA PAREPARE

NAMRI, HAIKAL (2026) PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PUBLIK ANALISIS SIYASAH MALIYAH DI KOTA PAREPARE. Sarjana thesis, IAIN PAREPARE.

Text (Full Teks) 2220203874235089.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6MB)

Abstract

Haikal Namri. Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Angkutan Publik Analisis Siyasah Maliyah Di Kota Parepare (dibimbing oleh Bapak Badruzzaman). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan angkutan publik di Kota Parepare dengan merujuk pada siyasah maliyah. Fokus utama dari rumusan masalahnya diantaranya bagaimana peran pemerintah daerah Kota Parepare dalam penyelenggaraan angkutan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagaimana kebijakan pembiayaan dan pengelolaan angkutan publik di Kota Parepare ditinjau dari perspektif Siyasah Maliyah, sejauh mana penyelenggaraan angkutan publik di Kota Parepare telah mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Siyasah Maliyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang berasal dari Dinas Perhubungan Kota Parepare, Ketua Organda, serta Supir Angkutan Publik (Pete-Pete). Selanjutnya, proses analisis data mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peran Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam penyelenggaraan angkutan publik telah dilaksanakan melalui fungsi pengaturan, pengawasan, pembinaan, dan pelayanan, khususnya oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare. Pemerintah telah memberikan kemudahan berupa penggratisan izin trayek dan uji KIR, melakukan pengawasan kendaraan, serta pernah menyelenggarakan pelatihan mengemudi bagi pengemudi angkutan kota. 2) Kebijakan pembiayaan dan pengelolaan angkutan publik di Kota Parepare dalam perspektif Siyasah Maliyah telah mencerminkan upaya pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, antara lain melalui pembebasan biaya administrasi tertentu dan dukungan terhadap keberlangsungan layanan transportasi publik. 3) Penyelenggaraan angkutan publik di Kota Parepare belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Siyasah Maliyah. Di satu sisi, keberadaan angkutan kota masih sangat dibutuhkan oleh sebagian masyarakat, khususnya kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap transportasi berbasis online.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	Pemerintah Daerah, Angkutan Publik, Siyasah Maliyah, Transportasi.
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180125 Taxation Law
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara
Depositing User:	evi muhartini tahir
Date Deposited:	28 Sep 2026 01:01
Last Modified:	28 Sep 2026 01:01
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/12993

Actions (login required)

View Item