TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH TERHADAP PENETAPAN HAK MILIK TANAH KAWASAN SEMPADAN PANTAI DI KABUPATEN PINRANG

ALWI, ZIHAD (2026) TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH TERHADAP PENETAPAN HAK MILIK TANAH KAWASAN SEMPADAN PANTAI DI KABUPATEN PINRANG. Sarjana thesis, IAIN PAREPARE.

Text (Full Teks) 2220203874235044.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (7MB)

Abstract

Alwi Zihad, Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Penetapan Hak Milik Tanah Kawasan Sempada Pantai di Kabupaten Pinrang. (Dibimbing oleh Syafaat Anugrah Pradana) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai serta bagaimana penegakan hukum terhadap kepemilikan Sertifikat Hak Milik di kawasan sempadan pantai di Kabupaten Pinrang. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai ditinjau dari perspektif Siyasah Idariyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri atas pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, Pemerintah Desa Paria, serta masyarakat yang memiliki atau memanfaatkan lahan di kawasan sempadan pantai. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengelolaan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai di Kabupaten Pinrang telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, serta Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2022–2041. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kepemilikan Sertifikat Hak Milik pada kawasan sempadan pantai yang dimanfaatkan sebagai tambak sehingga belum sepenuhnya selaras dengan fungsi kawasan lindung. Ditinjau dari perspektif Siyasah Idariyah, pengelolaan tersebut seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip kemaslahatan, keadilan, amanah, dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola aset publik guna mewujudkan administrasi pertanahan yang tertib, memberikan kepastian hukum, serta menjaga kelestarian kawasan sempadan pantai demi kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan. 2) Penegakan hukum terhadap kepemilikan Sertifikat Hak Milik di kawasan sempadan pantai dilakukan melalui pengawasan pemanfaatan ruang, penyesuaian terhadap ketentuan tata ruang, serta evaluasi administrasi pertanahan apabila ditemukan adanya cacat administrasi dalam penerbitan hak atas tanah. Meskipun demikian, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya pengawasan, kurang optimalnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi kawasan sempadan pantai.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	Siyasah Idariyah, Hak Milik Tanah, Kawasan Sempadan Pantai, Sertifikat Hak Milik, Penegakan Hukum
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180126 Tort Law
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara
Depositing User:	evi muhartini tahir
Date Deposited:	25 Sep 2026 07:31
Last Modified:	25 Sep 2026 07:31
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/12982

Actions (login required)

View Item