PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PASAR SENTRAL PINRANG DARI DAMPAK E-COMMERCE

MAYA, NUR (2026) PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PASAR SENTRAL PINRANG DARI DAMPAK E-COMMERCE. Sarjana thesis, IAIN PAREPARE.

Text (Full Teks) 2120203874235009.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB)

Abstract

Nur Maya Peran pemerintah daerah dalam Pengelolaan Pasar Sentral Pinrang dari Dampak E-commerce (dibimbing oleh Dirga Achmad) Penelitian ini membahas dampak e-commerce terhadap aktivitas perdagangan di Pasar Sentral Pinrang serta peran Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menangani dampak tersebut. Permasalahan penelitian difokuskan pada dampak e-commerce terhadap aktivitas perdagangan dan keberlangsungan usaha pedagang, peran dan efektivitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Pinrang sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, serta analisis konsep Al-Hisbah terhadap peran pemerintah daerah dalam menangani dampak e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Perdagangan dan pedagang Pasar Sentral Pinrang, observasi lapangan, serta dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peran pemerintah daerah masih lebih dominan pada aspek Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, perkembangan e-commerce dirasakan pedagang dalam bentuk penurunan penjualan, berkurangnya jumlah pembeli yang datang langsung, sepinya pasar pada hari-hari biasa, melemahnya daya saing pedagang, serta perubahan pola konsumsi masyarakat dari transaksi langsung menuju transaksi digital. Kedua, Pemerintah Kabupaten Pinrang memiliki dasar kewenangan dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, perdagangan, pengelolaan sarana perdagangan, serta pajak daerah dan retribusi daerah. Peran pemerintah telah diwujudkan melalui pembangunan sarana pasar, penataan los, pemberian surat keterangan tempat berdagang, pemungutan retribusi, pengelolaan kebersihan, sosialisasi, dan pengawasan. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih berfokus pada aspek fisik dan administratif, sedangkan bantuan, pelatihan digital, pendampingan, pelibatan pedagang, serta program khusus untuk menangani dampak e-commerce belum dirasakan secara optimal. Ketiga, berdasarkan konsep Al-Hisbah, pengelolaan Pasar Sentral Pinrang telah mencerminkan sebagian nilai ketertiban, amanah, dan pengawasan. Akan tetapi, nilai perlindungan ekonomi, pemberdayaan pedagang, keadilan, dan kemaslahatan belum diwujudkan secara menyeluruh. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pinrang perlu mengembangkan kebijakan pengelolaan pasar yang lebih adaptif, partisipatif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kemampuan digital pedagang.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	Pemerintah Daerah, Pasar Sentral Pinrang, E-commerce, Otonomi Daerah, Al-Hisbah.
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180103 Administrative Law
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara
Depositing User:	evi muhartini tahir
Date Deposited:	25 Sep 2026 05:15
Last Modified:	25 Sep 2026 05:15
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/12957

Actions (login required)

View Item