PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF JARIMAH TA’ZIR

ASKAF RISMAN, FITRIANI (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF JARIMAH TA’ZIR. Sarjana thesis, IAIN PAREPARE.

Text (Full Teks) 2220203874231005.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB)

Abstract

FITRIANI ASKAF RISMAN, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Jarimah Ta’zir (dibimbing oleh Ibu Andi Marlina). Korupsi masi menjadi permasalahan serius di Indonesia karena tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meskipun telah terdapat berbagai aturan mengenai pertanggungjawaban pidana dan pengembalian kerugian keuangan negara, pelaksanaannya masih lebih berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku daripada pemulihan kerugian negara secara optimal. Dalam pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi dengan mengaitkannya pada perspektif jarimah ta’zir masih terbatas, terutama dalam integrasi nilai-nilai jarimah ta’zir dalam kebijakan hukum pidana Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (library research)dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan hukum Islam dan bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa, peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Al-Qur’an dan bahan hukum berupa sekunder, buku hukum pidana dan jurnal ilmiah mengenai pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi menurut peraturan perundang-undanggan di Indonesia tidak hanya di wujudkan melalui pidana penjara dan pidana denda, tetapi juga melalui pembayaran uang pengganti, penyitaan, perampasan aset sebagai bentuk pengembalian kerugian keuangan negara. 2) Dalam perspektif jarimah ta’zir, korupsi dikategorikan sebagai perbuatan yang memiliki kesamaan dengan ghulul, risywah, dan khianat, penjatuhan sanksinya bersifat fleksibel sesuai kebijakan hakim atau pemerintah dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku. 3) pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian keuangan negara melalui penguatan mekanisme pengembalian aset yang diintegrasikan dengan nilai-nilai jarimah ta’zir, sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan dalam kebijakan hukum pidana Indonesia.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	Jarimah Ta’zir, Kebijakan Hukum Pidana, Korupsi, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Pertanggungjawaban Pidana
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180110 Criminal Law and Procedure (incl. Islamic Criminal Law, Jinayat)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Pidana Islam
Depositing User:	evi muhartini tahir
Date Deposited:	25 Sep 2026 01:27
Last Modified:	25 Sep 2026 01:27
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/12939

Actions (login required)

View Item