PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGEDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 196/PID.SUS/2023/PN PRE)

HAMISA S, HAMISA S (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGEDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 196/PID.SUS/2023/PN PRE). Sarjana thesis, IAIN PAREPARE.

Text (Full Teks) 2220203874231003.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (12MB)

Abstract

HAMISA S, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengedaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Persfektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre), (dibimbing oleh Bapak Islamul Haq). Pengedaran kosmetik tanpa izin edar merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang membahayakan kesehatan masyarakat dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pengedaran kosmetik tanpa izin edar berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam dengan studi kasus pada Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, serta sumber Hukum Pidana Islam seperti Al-Qur’an dan hadis. Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum nasional mengenai kosmetik tanpa izin edar serta menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan perlindungan jiwa dan kemaslahatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengedaran kosmetik tanpa izin edar merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan karena produk kosmetik wajib memenuhi standar keamanan, mutu, dan izin edar BPOM sebelum dipasarkan. Dalam Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pre, terdakwa terbukti memproduksi dan mengedarkan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya sehingga dinyatakan bersalah melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 Undang-Undang Kesehatan. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk jarimah ta’zir karena membahayakan kesehatan masyarakat dan bertentangan dengan maqashid al-syari’ah, khususnya perlindungan jiwa (hifz al-nafs). Putusan hakim dinilai sejalan dengan prinsip fiqh jinayah karena bertujuan memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan menjaga kemaslahatan umum.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	Hukum Pidana Islam, Jarimah Ta’zir, Kosmetik Tanpa Izin Edar, Perlindungan Konsumen, Pertanggungjawaban Pidana
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180110 Criminal Law and Procedure (incl. Islamic Criminal Law, Jinayat)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Pidana Islam
Depositing User:	evi muhartini tahir
Date Deposited:	24 Sep 2026 08:35
Last Modified:	24 Sep 2026 08:35
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/12936

Actions (login required)

View Item