ANALISIS FIQIH JINAYAH DAN EKOTEOLOGI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN USAHA (STUDI PUTUSAN NOMOR 60/PID.SUS/2020/PN.PIN)

ASRUL KHATIB, MUHAMMAD (2026) ANALISIS FIQIH JINAYAH DAN EKOTEOLOGI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN USAHA (STUDI PUTUSAN NOMOR 60/PID.SUS/2020/PN.PIN). Sarjana thesis, IAIN PAREPARE.

Text (Full Teks) 2120203874231051.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4MB)

Abstract

Muhammad Asrul Khatib, Analisis Fiqih Jinayah dan Ekoteologi terhadap Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Usaha (Studi Putusan Nomor 60/PID.SUS/2020/PN.PIN) (dibimbing oleh Wahidin) Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengancam kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini mempersoalkan tiga hal, yaitu: bagaimana penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut, serta bagaimana analisis putusan tersebut ditinjau dari perspektif Fiqih Jinayah dan ekoteologi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan dianalisis bersama bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran mengenai penegakan hukum, pertimbangan hakim, serta relevansinya dengan konsep Fiqih Jinayah dan ekoteologi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Pin telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pertambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pertimbangan hukum hakim telah didasarkan pada alat bukti yang sah dan ketentuan hukum yang berlaku, namun masih berorientasi pada pendekatan hukum pidana positif sehingga belum mengintegrasikan secara eksplisit nilai-nilai perlindungan lingkungan. Dalam perspektif Fiqih Jinayah, perbuatan pertambangan tanpa izin dikategorikan sebagai jarimah ta'zir karena menimbulkan kemudaratan dan merugikan kemaslahatan umum. Sementara itu, perspektif ekoteologi Islam memandang praktik tersebut bertentangan dengan prinsip amanah manusia sebagai khalifah di bumi yang berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penegakan hukum pertambangan di masa mendatang perlu mengintegrasikan aspek yuridis, keadilan ekologis, dan nilai-nilai etika lingkungan berbasis ajaran Islam.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	pertambangan tanpa izin, penegakan hukum, Fiqih Jinayah, ekoteologi, putusan pengadilan.
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180110 Criminal Law and Procedure (incl. Islamic Criminal Law, Jinayat)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Pidana Islam
Depositing User:	evi muhartini tahir
Date Deposited:	24 Sep 2026 07:49
Last Modified:	24 Sep 2026 07:49
URI:	https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/12930

Actions (login required)

View Item