A, Rahmawati (2020) Penerapan Konsep Negara Hukum dalam Made of Law di DPRD Kabupaten Pinrang (Perspektif fiqih Siyasah). Undergraduate thesis, IAIN Parepare.
Preview |
Text (Fulltext)
15.2600.007.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4MB) | Preview |
Abstract
Secara tegas dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi dimana semua orang sama dalam negara tersebut. Sasaran negara hukum agar terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintah dan kemasyarakatan yang betumpu pada keadilan kedamaian dan kemanfaatan. DPRD Kabupaten Pinrang sebagai lembaga pembentuk peraturan daerah harus memperhatikan prinsip prinsip negara hukum agar tidak terjadi tindakan kesewenang-wenangan. Penelitian ini mengkaji tentang penerapan konsep negara hukum dalam made of law di DPRD Kabupaten Pinrang terdiri dari 3 rumusan masalah: 1) Bagaimana penerapan konsep negara hukum dalam made of law di DPRD Kabupaten Pinrang, 2) Apakah Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan konsep negara hukum dalam made of law di DPRD Kabupaten Pinrang, 3) Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap penerapan konsep negara hukum dalam made of law di DPRD Kabupaten Pinrang Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep negara hukum dalam made of law di DPRD Kabupaten Pinrang, Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerapan konsep negara hukum dalam Made of Law di DPRD Kabupaten Pinrang dan bagaimana perspektif fiqih siyasah mengenai penerapan konsep negara hukum di DPRD Kabupaten Pinrang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) dan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung antara peneliti dengan narasumber, kemudian hasilnya dianalisi secara kualitatif. Hasil penelitian menujukan bahwa: 1) Penerapan Konsep negara hukum dalam made of law di DPRD Kabupaten Pinrang telah diterapkan dengan cara setiap hal yang dilaksanakan berdasarkan hukum dan memperhatikan prinsip prinsip negara hukum. 2) Faktor yang mempengaruhi penerapan konsep negara hukum dalam made of law di DPRD Kabupaten Pinrang yakni sumber daya manusia, pendidikan, pengalaman dan Anggaran. 3) Perspektif Fiqih Siyasah dalam penerapan konsep negara hukum dalam made of law di DPRD Kabupaten Pinrang telah mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam fiqih siyasah. prinsip negara hukum dalam fiqih siyasah merupakan bagian dari nilai yang terdapat dalam prinsip negara hukum.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Negara Hukum, Made of Law, Fiqih Siyasah |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180108 Constitutional Law |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Subhan Saleh |
| Date Deposited: | 19 Aug 2020 00:07 |
| Last Modified: | 19 Aug 2020 00:07 |
| URI: | https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1554 |
Actions (login required)
 |
View Item |