Rusmita, Rusmita (2021) Persepsi Hakim Pengadilan Agama Parepare Terhadap Penambahan Usia Kawin dalam UU Nomor: 16 Tahun 2019. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

[thumbnail of Full text]
Preview
Text (Full text)
17.2100.007.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (6MB) | Preview

Abstract

Undang-undang perkawinan telah mengalami revisi terkait dengan aturan batas usia nikah yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 7. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan penambahan batas usia nikah dan dampak sosial yang ditimbulkan atas perubahan hukum batas usia nikah serta pandangan hakim Pengadilan Agama Parepare terhadap Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) ada beberapa hal yang mendorong sekaligus menjadi pertimbangan penambahan batas usia nikah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 yaitu pertama, untuk mengurangi pernikahan dini khususnya bagi pihak perempuan. Kedua, berdasarkan faktor pertimbangan usia sekolah untuk menjaga hak-hak anak dari pemenuhan hak pendidikan. Ketiga, untuk menjaga hak-hak anak dari pemenuhan hak kesehatan reproduksi. Keempat, faktor pertimbangan usia kedewasaan dari sisi psikologi. 2) Revisi Undang-undang perkawinan sedikit banyak memberikan dampak bagi masyarakat, baik itu positif maupun negatif dan berdampak pada implementasinya yang berbanding terbalik dengan harapan dan tujuan Undang-undang. 3) Menurut pendapat hakim Pengadilan Agama Parepare bahwa penambahan batas usia nikah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 dinilai kurang efektif dalam menekan angka pernikahan dini dan membutuhkan evaluasi lebih lanjut. Pemerintah harus memasukkan aspek lain di luar batasan usia minimum untuk menikah.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Pernikahan, Penambahan Usia Kawin, UU Nomor 16 Tahun 2019
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180128 Islamic Family Law > 18012899 Islamic Family Law not elsewhere classified
Divisions: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Keluarga Islam
Depositing User: Subhan Saleh
Date Deposited: 06 Jun 2022 07:01
Last Modified: 06 Jun 2022 07:01
URI: https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3592

Actions (login required)

View Item View Item