Rahayu, Suci (2020) Evaluasi Pengadaan Terminal dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tentang Tata Ruang di Kabupaten Pinrang Berdasarkan Hukum Politik Islam. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.
Preview |
Text (Fulltext)
15.2600.004.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4MB) | Preview |
Abstract
Terminal merupakan tempat fasilitas parkir terhadap pengendara angkutan umum untuk penumpang berupa orang atau barang serta tempat perpindahan penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Peraturan daerah mengenai pengadaan terminal yang ada di kabupaten pinrang sesuai dengan pengamatan penulis terminal paleteang sudah ada, namun tidak terealisasi sebagaimana fungsinya, banyak pengendara angkutan umum lebih dominan yang tidak menggunakan fasilitas yang telah disiapkan. sementara itu rencana pembangunan terminal di beberapa kecamatan tidak dilanjutkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Penerapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Terminal di Kabupaten Pinrang”, dan “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Terminal Di Kabupaten Pinrang”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sasaran dalam penelitian ini adalah pengawasan penggunaan terminal dan penggunaan fasilitas terminal oleh pengendara angkutan umum. teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) pelaksanaan peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2012 sesuai data dan fakta dilapangan pemerintah daerah memulai dengan pembangunan fisik, dan dilanjutkan dengan sosialisasi selama 30 hari. Setelah mengadakan sosialisasi pemerintah daerah melaksanakan pengawasan lalu lintas secara ketat, namun semakin berjalannya waktu pemerintah tidak lagi turun untuk mengawasi lalu lintas. Karena adaya perkembangan zaman yang memungkinkan fungsi terminal tidak lagi difungsikan secara efektif. Hal ini jika dilihat berdasarkan hukum poltik islam pemerintah dapat menunaikan dengan baik. 2) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2012 yaitu tidak efektifnya pelaksanaan fungsi terminal, dan tidak berlanjutnya pembangunan di beberapa daerah kecamatan. beberapa prinsip hukum politik islam dapat diterapkan pemeritah daerah karena adanya terminal yang tidak efektif lagi sehingga pemerintah daerah mengeluarkan keputusan untuk pengalihan fungsi terminal paleteang menjadi pusat kegiatan lokal masyarakat Kabupaten Pinrang.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Evaluasi, Terminal, Hukum Politik Islam |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180108 Constitutional Law |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam > Program Studi Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Subhan Saleh |
| Date Deposited: | 17 Aug 2020 22:42 |
| Last Modified: | 18 Aug 2020 00:25 |
| URI: | https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1540 |
Actions (login required)
 |
View Item |